Memutus Mata Rantai Pelanggaran Tata Ruang

Bismillahirrohmanirrahiiim

Kalimat-kalimat ini sudah lama ada di dalam benak saya, Hampir 1 tahun bersarang di sana tetapi selalu saya tahan untuk tidak menulisnya. Nurani akhirnya menguatkan jari-jari saya untuk menuliskan hal ini. Berawal dari pengalaman pribadi dan kepedulian terhadap lingkungan. Bosan mendengar keluhan sebagian masyarakat yang tidak sejalan dengan cara hidup mereka terhadap banjir. Banjir, yang selalu menjadi langganan bagi daerah yang sering terkena banjir, banjir yang mulai mengancam daerah-daerah yang dulunya tidak pernah terkena banjir. Bosan terhadap keluhan sebagian masyarakat terhadap pelemahan hukum tetapi mereka (sebagian masyarakat dan sebagian pemangku kebijakan) tidak pernah mematuhi peraturan yang ada.

Bicara tentang banjir, sebenarnya mudah saja logikanya. Air hujan turun ke bumi, pada saat jumlah air hujan yang turun dapat atau mampu diserap oleh tanah dan di alirkan melalui saluran menuju sungai hingga terus menerus berakhir di laut maka tidak akan terjadi banjir. Laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi, membuat jumlah permukaan bumi yang dapat menyerap air hujan berkurang. Berubah menjadi permukiman dan gedung. Tersisa sebagian kecil permukaan bumi untuk meresapkan air hujan tersebut. Hanya tinggal saluran dan sungai yang mempunyai tugas berat dalam menyelamatkan kehidupan manusia dari ancaman banjir. Pertanyaannya, Apakah sebagian atau keseluruhan masyarakat dan pemangku kebijakan tersebut sadar akan pentingnya hal ini?

Saluran Terbuka yang Tidak TerurusGambar 1. Saluran Terbuka yang Tidak Terawat

Saluran dan sungai perlu kita perbesar kapasitas daya tampungnya, saluran dan sungai perlu kita jaga kebersihannya, saluran dan sungai perlu kita jaga fungsinya. Pertanyaannya, Apakah kita sudah  melakukannya? Bagi masyarakat, tengoklah saluran dan sungai disekitar rumah tinggal anda, apakah sudah sudah sesuai kapasitas daya tampungnya pada saat musim hujan tiba? Apakah bersih tidak tersumbat oleh sampah sehingga terjaga fungsinya sebagai drainase pada saat musim hujan tiba? Bagi aparat pemerintahan, para pejabat pemangku kebijakan, apakah anda sudah memastikan saluran dan sungai terjaga kebersihan dan fungsinya?

Bangunan di Atas SaluranGambar 2. Bangunan di Atas Saluran

Ada pepatah jawa berkata “Salah kaprah, bener ora lumrah” artinya kesalahan menjadi sebuah kewajaran dan kebenaran menjadi suatu ketidak wajaran Itulah yang terjadi. Banyak sekali pelanggaran tata ruang yang terjadi dan dibiarkan menjadi sesuatu hal wajar. Pada saat satu atau sedikit kebenaran bersuara menjadi bahan olok-olokan dan dianggap tidak wajar sehingga harus dibungkam.

Mengapa saya bicara banyak sekali pelanggaran tata ruang denga cerita pembuka mengenai banjir, saluran dan sungai? Saya sudah sering kali berkeliling kecamatan dan desa. Memantau pembangunan, karena memang kebetulan tugas saya tentang pembangunan. Sering saya menjumpai saluran yang tidak tidak terurus, saluran yang ditutup secara menerus dan dialihfungsikan menjadi jalan pintas (bukan trotoar) dan bangunan yang didirikan di atas saluran. Saya tidak dapat berbuat banyak karena saya tidak mempunyai kewenangan terhadap wilayah tersebut. Anda pasti bingung, kenapa saya tidak dapat berbuat apa-apa padahal saya bertugas di bidang pembangunan? Ya, saya tidak dapat berbuat apa-apa jika saluran tersebut dirusak fungsinya oleh masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan saluran tersebut, bukan hak milik saya, begitu mereka bilang, jangan cari ribut. Saya juga tidak dapat berbuat apa-apa. Itu pengalaman saya mengenai kepekaan lingkungan dalam bertugas keliling memantau pembangunan di tempat saya dinas.

Saluran yang ditutupGambar 3. Saluran terbuka yang ditutup dan dialih fungsikan sebagai jalan

Pengalaman pahitnya, ketika saluran terbuka dibelakang rumah keluarga saya ditutup dan dialih fungsikan menjadi jalan. Saya pun tidak dapat menyelamatkannya. Saya sudah berbuat maksimal dalam mempertahankan saluran tersebut tetap menjadi saluran terbuka. Sayangnya, penjelasan saya tidak dianggap, karena rumah keluarga saya tersebut sertifikatnya bukan atas nama saya dan berkilah ayah saya telah menandatangi MoU dengan pihak kelurahan terhadap masalah alih fungsi saluran tersebut. Penandatanganan tersebut terjadi ketika saya berada di luar kota dalam waktu yang lama. Ayah saya, merasa tidak pernah menandatangani MoU, ayah saya merasa hanya menandatangani daftar hadir rapat saja. Jika benar itu sebuah MoU, mengapa ayah saya sebagai pihak kedua tidak diberikan salinan MoU tersebut? Ayah saya, bisa jadi salah satu orang yang tidak mengerti arti pentingnya darinase, pada saat menandatangani MoU tersebut (entah MoU tersebut asli atau rekayasa). Tetapi ketika saya datang dan menjelaskan, ayah saya menyesal dan segera mendatangi lurah tersebut, tetapi tidak ada respon. Saya berkonsultasi dengan pimpinan di tempat saya bertugas dan menyarankan saya untuk mengirim surat kepada Bupati mengenai hal tersebut. Surat tersebut berbuah panggilan untuk saya dari kecamatan. Di hadapan bapak camat, bapak lurah, ibu lurah dan warga yang menghendaki saluran tersebut ditutup, saya kembali dikalahkan karena jumlah warga yang setuju saluran tersebut ditutup lebih banyak daripada jumlah yang tidak setuju.

Diisinilah pepatah salah kaprah, bener ora lumrah itu terjadi. Jadi, jika ada jumlah massa yang menghendaki pelanggaran sebuah aturan akan dimenangkan daripada segelintir orang yang paham aturan.

Pertanyaannya, Bagaimana bisa peraturan Menteri dilanggar dan lebih mematuhi MoU yang jelas tidak sejalan dengan Tata Ruang?

Bagaimana mungkin seorang aparat malah menunjuk pelanggaran yang lain, kemudian meng-sah-kan pelanggaran selanjutnya??? Bukankah seharusnya dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada menjadi contoh untuk memutus mata rantai pelanggaran tata ruang yang selama ini terjadi? Apalagi yang melapor adalah seorang warga yang tanah keluarganya dilintasi saluran tersebut, seorang warga yang juga aparat berdinas di bidang pembangunan? Ah, mungkin karena saya hanya seorang staf.

Pengalaman yang saya tulis diatas, bertujuan membuka cakrawala masyarakat dan pemangku wilayah untuk menyadari arti pentingnya saluran drainase. Harapan saya supaya masyarakat tidak hanya mengeluh jika banjir melanda, sebaiknya segera instrospeksi diri. Harapan saya supaya pemangku wilayah tegas dalam mengawal peraturan menteri, walaupun belum ada perdanya, bukan malah membuat MoU atau aturan yang berseberangan dengan peraturan di tingkat pusat. Saluran terbuka yang tidak terawat dan saluran tertutup yang tidak sesuai dengan standart teknis, hanya akan menjadi bom waktu, menjadikannya banjir pada saat musim hujan tiba.

Sekian, Semoga bermanfaat.

Referensi :

Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

(Permen PU dapat di download pada Rak Kode)

FacebookTwitterGoogle+LinkedInTumblrShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *